Replika Rumah Raja KangaE
Sumber: Hurri/2023
Kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang berubah sejak tahun 1900-an juga terlihat pada dikeluarkannya sikap keras terhadap kerajaan-kerajaan yang telah mengikat kontrak. Pemerintah kolonial sudah memperhitungkan bahwa penguasaan atas Flores dan sekitarnya tidak akan menghasilkan sumber finansial bagi kas mereka.[1] Di sisi lain, ada peran dominan atas Sikka yang semakin diperkuat oleh orang Belanda, yang berhasil melepaskan kendali administratif atas Sikka di paruh kedua abad ke-19. Awal dari era Belanda di dalam mengatur Sikka dibayangi oleh keputusan administrasi kolonial yang menghasilkan serangkaian keterikatan panjang dari peperangan di bagian barat Flores. Sejak penguasa Larantuka menjadi orang pertama yang mengakui Belanda setelah perjanjian Lisabon tahun 1859, tindakan tersebut membuatnya dianugerahi gelar raja pada tahun 1861. Belanda pun mengakui segala sesuatu di sebelah timur Maumere dan Paga sebagai bagian dari Kerajaan Larantuka. Seorang gezaghebber sipil Belanda ditempatkan di Larantuka. Di bawahnya ada seorang posthouder yang ditempatkan di Maumere pada tahun 1879.[2]
Perbatasan antara Sikka dan Larantuka telah ditentukan. Ada sedikit arah yang berbeda dari garis batas ini menurut Kleian (1891), yang percaya sungai Nanga Gete di Nebe sebagai perbatasan. Tetapi, tidak satu pun dari kedua raja itu memiliki kekuatan besar di dalam wilayah tersebut. Dalam perselisihan ini, KangaE memiliki peran penting. Pada tahun 1900, dalam perang yang terjadi antara KangaE dan Sikka, KangaE diyakini mendapat dukungan dari Larantuka. Pihak kolonial Belanda justru enggan untuk ikut campur dalam konflik internal tersebut. Peperangan pahit akhirnya dapat diakhiri.
Pada akhir tahun 1902, Belanda mendeklarasikan Kerajaan KangaE di Waipare. Raja Nai dari KangaE adalah penyembah berhala (pagan), dan satu-satunya raja onderafdeeling di Flores yang buta huruf. Posisinya relatif lemah dibandingkan dengan Raja Sikka. Tumbuhnya ekonomi yang luar biasa dari Sikka Tengah menjadi alasan mengapa otoritas Raja Sikka ditantang, tidak hanya oleh Larantuka, tetapi juga oleh Kerajaan KangaE.
Pemberlakuan pajak kepala pada tahun 1910, yang menggantikan upeti tahunan penduduk desa secara langsung ke raja, menjadi pemicu pemberontakan yang pecah di Sikka. Peperangan dipadamkan melalui bantuan tentara Kerajaan Hindia Belanda. Perang tersebut adalah perlawanan Dua Toru di Natarmage; perang yang terjadi di hamente, seperti di Werang pada tahun 1912-1913; perang Wuko di Hamente Werang tahun 1917; dan perang Wololuma di KangaE pada tahun 1910-1911. Nita juga menolak membayar pajak yang memberatkan. Belanda kemudian meminta tiga raja di Sikka, Nita, dan KangaE, yang diakui sebagai penguasa di Onderafdeeling Maumere, membantu untuk mengeksekusi peraturan dan penegakan hukum sampai ke tingkat desa.
Di bawah administrasi pemerintahan Belanda, jatah posisi dan pengaruh Kerajaan Sikka terus meningkat. Orang-orang Sikka mengisi sebagian besar jajaran pejabat pemerintahan di kawasan afdeeling dan mereka sangat sukses sebagai guru. Permukiman Muslim Makasar dan Bugis yang lebih baru kemudian dibangun di wilayah pesisir timur Maumere, di mana kepala pemukiman Geliting bahkan mendapat pengakuan sebagai “raja yang merdeka”.[3]
Flores Timur dan Ende menjadi bagian wilayah pulau yang paling terkenal, terutama karena misi Katolik di Larantuka dengan pos di Maumere, Kotting, dan Sikka. Penduduk bagian ini, terkecuali Ende, diperkirakan sebanyak 150.000 jiwa, di mana 2.000 jiwa dari jumlah tersebut adalah umat Kristen. Dua jalan utama adalah dari Maumere ke Sikka, dan dari Hading ke Posto. Tetapi, hampir semua kampung saling dihubungkan dengan jalan yang bisa digunakan. Suku-suku gunung menyebut dirinya ata Krowe atau ata Manggarai. Pada umumnya, banyak air mengalir. Kebanyakan kampung terletak di atas puncak gunung terjal, yang sangat sulit untuk didaki karena ngarainya memiliki kedalaman sampai 1.000 kaki.[4]
Pada 16 Desember 1906, konflik terjadi di timur Pulau Flores, yaitu di Adonara. Kampung Horowura, yang termasuk wilayah Kerajaan Adonara, diserang oleh sekelompok penduduk gunung bersenjata dari Tanah Boleng dan oleh sekelompok orang dari kampung Hawelaga, Puhu, dan Mulawate. Horowura diserang pula oleh penduduk Kampung Lampoka, yang termasuk daerah kekuasaan Adonara. Dalam kedua pertempuran itu, Horowura menderita dua orang terbunuh dan tiga orang terluka. Alasan pertempuran ini adalah suatu pembunuhan yang terjadi di Kampung Horowura sehari sebelumnya.
Dengan tujuan untuk memulihkan ketenangan dan ketertiban, proses perlucutan senjata dilakukan. Lima brigade marsose dikirim ke Adonara pada tanggal 23 Desember, yang juga diikuti oleh Gezaghebber Larantuka. Perlawanan tidak dialami oleh pasukan marsose, dan semua konflik secara perlahan bisa diatur tanpa perlawanan dari pihak penduduk. Sampai akhir bulan, laporan pihak keamanan menyebutkan ada sebanyak 452 senjata yang diserahkan. Di daerah zelfbestuur KangaE, Nita, dan Sikka, kondisi politik lebih kondusif.[5] Di ujung Kepulauan Solor, ketenangan dan ketertiban pun dipulihkan menjelang awal tahun 1910.[6]
Di bentang alam Kewi, Sunda, dan Nderie di pegunungan tinggi di perbatasan onderafdeeling Ende, yang hanya dikunjungi sebentar saja oleh pasukan marsose, situasinya menyisakan banyak hal sebagaimana yang diinginkan. Namun, pihak keamanan melihat secara umum terdapat seruan yang tidak diindahkan dan potensi terjadinya keadaan anarki. Setelah dilakukan tindakan terhadap pulau-pulau Adonara dan Solor, tindakan serupa diambil di daerah daratan Flores untuk memulihkan kondisi reguler di sana.[7] Di dalam wilayah KangaE, situasi politik sangat menguntungkan, di mana gangguan yang terjadi di bulan Mei 1910 berhasil diatasi. Pajak dibayar oleh penduduk dan semua keadaan kondusif tenang. Hanya Pulau Palue yang lepas dari onderafdeeling ini dan tidak dikunjungi oleh pasukan keamanan untuk perlucutan senjata.[8]
Pada pertengahan tahun 1911, di Flores Utara, khususnya di KangaE, penduduk beberapa kampung memberontak. Mereka menolak untuk menanggapi panggilan melakukan kerja wajib oleh Raja Nai. Suatu kunjungan Raja dan kepala distrik untuk membujuk penduduk agar mau mengikuti aturan kerja wajib tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga mengakibatkan mereka harus kembali dengan hampa. Sebuah patroli polisi kemudian dikirimkan untuk melindungi kampung-kampung yang terancam oleh gerakan pemberontak.[9]
Sebagian penduduk Horowura di wilayah Adonara juga memberontak. Pada tanggal 8 Juni 1911, gezaghebber sipil di Onderafdeeling ini bersama suatu patroli aparat kepolisian bersenjata berangkat ke Kampung Tuwa untuk menyelidiki keluhan yang diajukan. Tetapi, di tengah jalan, para pejabat ini diserang oleh 200-an orang dengan panah, busur, dan senjata tajam penduduk pegunungan. Dua aparat kepolisian bersenjata terbunuh. Gezaghebber sipil, Kakang Horowura, dan lima petugas polisi bersenjata terluka. Mereka kemudian dibawa ke arah pantai. Dari sisi para anggota perlawanan menderita korban jiwa empat orang terbunuh. Pada tanggal 14 Juni 1911, 40 anggota polisi bersejata di bawah perintah dua orang instruktur kembali melakukan patroli di daerah yang memberontak. Tetapi, di tempat yang sama, mereka terpukul mundur di mana empat anggota polisi bersenjata terluka.[10]
Para penyerang kemudian melarikan diri dengan kerugian enam orang terbunuh. Suatu kesatuan marsose dari Ende pun dipanggil untuk membantu mengembalikan kondisi aman. Kepala perlawanan, Liseng menyerahkan diri. Dia lantas dibawa oleh pasukan marsose, tetapi berusaha meloloskan diri di tengah jalan. Akibatnya, Liseng ditembak bersama tiga tawanan lain. Keamanan berhasil dipulihkan. Para kepala adat dan penduduk yang bertanggung jawab atas aksi kekerasan menyerahkan diri. Di bagian Distrik Werang, yang masuk wilayah Kerajaan KangaE, kondisi politik dibenahi. Penduduk Kerajaan menolak untuk bekerja di jalan dan membayar pajak. Daerah ini kemudian dikunjungi oleh Posthouder Maumere yang dikawal oleh kesatuan polisi.[11]
Salah satu persoalan di Flores adalah penyelesaian sengketa perbatasan, yang sebenarnya telah tercapai namun kembali terganggu. Sengketa berhasil diakhiri dengan pengadilan para pelaku utama yang bertikai. Kondisi politik di Maumere lebih menguntungkan. Di daerah KangaE, tempat kerusuhan terjadi pada Bulan Mei 1911, pajak bisa dibayarkan dan semua situasi menjadi tenang. Kendati demikian, perkara pembangkangan pajak muncul kembali, bermula dari seorang ulama Kampung Natar di KangaE yang berusaha mempengaruhi penduduk agar tidak mau membayar pajak dan menolak untuk melakukan kerja wajib. Melalui kedatangan gezaghebber, penduduk yang menolak kebijakan tersebut melarikan diri, seperti halnya penduduk distrik perbatasan Kringa, Larantuka.
Rombongan gezaghebber tidak mendapati kondisi yang aman. Perkemahan bivak mereka ditembaki dengan panah. Dua kesatuan infanteri pun dikirim untuk berpatroli ke daerah ini dari Ende. Menjelang akhir bulan, para kepala adat dan penduduk Distrik Kringa bisa kembali ke kampungnya. Di distrik Werang, wilayah Kekuasaan KangaE tempat Kampung Natar berada, polisi melepaskan dua tembakan. Salah satu dari korban adalah mereka yang termasuk gerombolan 10 orang bersenjatakan senapan, yang pada 24 Mei 1911 menembaki patroli keamanan. Sisa gerombolan yang lain kemungkinan berhasil ditembak mati dalam serangan tanggal 20 September di perkemahan polisi di Natar Mage. Setelah kunjungan kepala Afdeeling ke salah satu distrik KangaE ini, kondisi berangsur membaik. Pada akhir bulan dilaporkan bahwa pasukan keamanan telah kembali ke Ende, dan penyelesaian pekerjaan itu diserahkan kepada polisi.[12]
Usai perkara tersebut, pada 29 April dan 2 Mei 1914, pemerintah wilayah Timor dan sekitarnya menyampaikan tentang penduduk kafir di Sawu dan penduduk nomaden di daerah KangaE, Pulau Flores, yang memberontak dan menolak melakukan kerja wajib. Salah satu dari mereka berniat melakukan serangan terhadap gezaghebber sipil di Maumere tetapi tidak berhasil.[13] De Preanger Bode melaporkan pemberontakan itu sebagai keengganan untuk melakukan pelayanan sipil, salah satunya dengan cara melakukan upaya pembunuhan terhadap pamong praja (gezaghebber) Maumere yang tanpa hasil. Polisi bersenjata dilaporkan sukses memulihkan perdamaian dan ketertiban.[14]
Seperti disebutkan dalam laporan sebelumnya, penduduk Distrik Werang, dari wilayah KangaE, di bawah divisi Flores Utara (Maumere) berada dalam kondisi perlawanan. Setelah pertemuan para kepala suku, diputuskan untuk tidak membayar pajak lagi, menolak melakukan wajib militer, dan melakukan perlawanan. Pada pertemuan itu, dua anak berusia satu tahun dikorbankan untuk menenangkan arwah. Setelah pengorbanan dilakukan, senapan, kendi, dan artileri dapat keluar dari tanah untuk melawan pemerintah kolonial.[15] Koran Preanger Bode menyebutkan bahwa penduduk distrik ini masih sangat tidak beradab.[16]
Pada berbagai perjumpaan dengan patroli polisi yang dikirim, yang ditembaki dengan panah tersebut, lima orang terbunuh termasuk seorang perempuan yang malang. Kendati demikian, bantuan militer dianggap tidak diperlukan. Kepala Distrik, Goeker, dibunuh oleh bawahannya sendiri. Beberapa pelaku yang bertanggung jawab atas pembunuhan enam pedagang barter dari Sikka, yang berada di daerah itu selama pecahnya perlawanan, berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Dengan perkecualian enam orang ini, pada akhir laporan, semua kepala adat menghadap kepada pemerintah dan sebagian penduduk kembali ke dusun.[17]
Konflik dan kerumitan pengelolaan kerajaan-kerajaan di Flores ini membuat Belanda memutuskan untuk melakukan kebijakan unifikasi. Memasuki masa 21 tahun pemerintahan Raja Nai, Belanda merasa berkepentingan untuk menggabungkan tiga kerajaan, yaitu Sikka, KangaE, dan Nita, menjadi satu Kerajaan Sikka. Hal ini juga dilakukan untuk efisiensi biaya pemerintahan kolonial. Raja Nai secara politik dan sepihak dipensiunkan pada 1923 oleh Belanda, seiring dengan pengangkatan Raja Don Thomas Ximenes da Silva oleh kontrolir pada 21 November 1923. Don Thomas adalah putra dari Raja Sikka, Mbako II. Pemberhentian raja juga dilakukan terhadap Raja Nita. Wilayah-wilayah bekas ketiga kerajaan ini kemudian disatukan dalam Kerajaan Sikka. Sistem distrik akhirnya dilebur ke dalam wilayah hameente, dan kapitan-kapitan dari KangaE akhirnya diganti seiring kebijakan Raja Sikka.
Penguasa KangaE dan Taklukannya, serta penguasa Nita dan Taklukannya, kemudian menyerahkan daerah-daerah tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda untuk digabungkan dengan Sikka. Sesuai nasihat Dewan Hindia Belanda pada 20 September 1929 nomor XVI, pemerintah Hindia Belanda memahami dan menyetujui unifikasi tersebut dalam tiga poin:
- Pertama, Don Johan da Silvaatas permohonannya dibebaskan dengan hormat dari jabatan penguasa atas daerah Nita dan Taklukannya (Onderafdeeling Maumere, afdeeling Flores), dengan pemberitahuan bahwa atas permohonannya diberikan pensiun (tunjangan yang sah) oleh penguasa daerah Nita dan Taklukannya, diputuskan melalui kesepakatan dengan Residen Timor dan Taklukannya.
- Kedua, dengan persetujuan dan pengesahan pernyataan yang terlampir pada keputusan ini oleh penguasa KangaE dan Taklukannya yang terakhir diakui, serta penguasa Nita dan Taklukannya, yang menyerahkan daerah-daerah tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda, daerah-daerah yang hubungannya dengan pemerintah diatur melalui plakat pendek menurut keterangan yang seragam, yang disetujui dalam keputusan 14 April 1909 dan 17 Agustus 1911 nomor 6 dan 18. Keputusan ini ditambahkan ke dalam wilayah Sikka, di mana hubungan dengan pemerintah diatur melalui Plakat Pendek menurut model yang sama, yang disetujui dengan keputusan 1 Mei 1923 nomor 50.
- Ketiga, kepada Residen Timor dan taklukannya, salinan surat Direktur Pemerintahan tangal 20 Agustus 1929 Nomor Bg 8/6/21 dan nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 20 September 1929 Nomor XVI, menyampaikan bahwa pemerintah setuju dengan pandangan lembaga itu.
Salinan keputusan kemudian dikirimkan kepada Dewan Hindia Belanda. Sebagai informasi dan ringkasannya, diberikan kepada Direktur Pemerintahan dan Keuangan, Residen Timor, Kepala Urusan Pemerintahan Luar Jawa, dan pemohon sebagai informasi dan tembusan.[18]
Dengan demikian, tercatat secara politis bahwa Raja Nai memerintah Kerajaan KangaE selama 21 tahun (9 Desember 1902-1923). Setelah itu, tak ada lagi Raja yang menggantikannya. Kerajaan itu dijadikan hilang begitu saja. Riwayat Kerajaan KangaE yang telah berdiri sejak abad ke-10 pun berakhir. Raja Don Thomas melebur enam distrik dari Kerajaan KangaE menjadi tiga hameente. Distrik Kringa dan Werang dilebur menjadi Hameente Tanah Ai. Distrik Waigete, Doreng, Wolokoli, dan Hewokloang menjadi Hameente Iwang Gete, serta Distrik Ili Wetakara menjadi Hameente Ili Wetakara. Kampung Geliting menjadi bagian dari Hameente Hewokloang.
Kontrolir Couvreur menilai, jika wilayah ini disatukan ke dalam suatu tujuan tertentu, maka ia tidak ragu bahwa upaya ini mungkin tidak segera memberikan hasil. Tetapi, di masa mendatang, dan jika seseorang memperhitungkan perlunya kombinasi kebijakan ini, maka akan memberikan hasil yang memuaskan. Wilayah tersebut akan memberikan gambaran tentang ukuran dan pentingnya pemerintahan sendiri (zelfbestuur).[19] Di Afdeeling Flores, wilayah Sikka memiliki jumlah penduduk 83.000 jiwa, untuk sesuatu yang menyangkut kemungkinan hubungannya dengan KangaE.[20]
Di sisi lain, penggabungan merupakan upaya Belanda untuk mengurangi hak otonomi raja. Pemerintah kolonial pun curiga pada banyaknya kaum muslim di KangaE, dan karena itu membebaskan Raja KangaE dari pekerjaannya karena dianggap “tidak berkompeten” pada akhir tahun 1925. Karena itu, pada tahun 1929, KangaE dimasukkan ke Sikka. Belanda juga telah membubarkan kerajaan kecil lain yang disebut Nita, tepat di sebelah selatan Maumere. Adapun terkait keberadaan dan pendapat para raja, mereka tidak diajak untuk berkonsultasi terlebih dulu. Raja Sikka, karena mengetahui Belanda akan mendukungnya dalam meredam protes, menunjuk kepala-kepala otokratis yang sama di desanya untuk memungut pajak.[21]
Meskipun penggabungan tiga kerajaan ini merupakan keputusan pemerintah kolonial Belanda, kabar yang dipublikasikan adalah bahwa kebijakan tersebut atas permohonan dari kerajaan yang bersangkutan. Nai pun diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai penguasa KangaE dan sekitarnya di Onderafdeeling Maumere, Afdeeling Flores, di Karesidenan Timor.[22] Bataviaasch Nieuwsblad menulis bahwa atas permintaannya, Nai dengan hormat dibebaskan dari martabatnya sebagai administrator wilayah KangaE dan sekitarnya.[23] Nai Djudje kemudian mengeluarkan pernyataan yang berbunyi:
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nae Djoedje, yang diakui dan dikukuhkan dengan SK pemerintah tanggal 14 April 1909 nomor 6 sebagai pengelola bentang alam KangaE, menyatakan bahwa saya menyerahkan kepada pemerintah Hindia Belanda semua hak saya atas bentang alam KangaE, supaya dapat ditambahkan ke ke lanskap Sikka. Bahwa oleh karena itu, pada saat keputusan pemerintah Hindia Belanda dilaksanakan oleh kepala pemerintahan daerah, semua hak saya atas bentang alam tersebut beralih kepada zelfbestuur Sikka.[24]
Daerah KangaE sebetulnya menjadi rebutan karena sektor ekonominya dinamis dan besar. Rajanya pun kaya raya. Alasan lain dari pemberhentian Raja Nai karena tak cocok dengan Pater Harmaann. Agama Raja Nai tidak jelas, tetapi ia kawin dengan orang Islam. Nai juga dekat dengan orang Bugis.[25] Pada 17 Mei 1928, Don Johan da Silva juga mengeluarkan pernyataan yang serupa dengan Raja Nai. Ia mengatakan:
Saya yang bertandatangan di bawah ini Don Johan da Silva, penguasa daerah Nita, menyatakan bahwa saya menyerahkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar bisa digabungkan dengan daerah Sikka menjadi daerah Sikka. Bersama ini pada saat keputusan pemerintah Hindia Belanda dilaksanakan oleh kepala pemerintah wilayah, semua hak saya atas daerah tersebut dilimpahkan kepada penguasa swapraja Sikka.
Tentang pernyataan ini, salinannya akan dibuat rangkap empat dan saya akan menandatangani serta memberikan cap.[26]
Dengan demikian, pada tahun 1923, Raja Sikka, Don Thomas Ximenes da Silva, dipercayakan untuk mengelola administrasi bekas Kerajaan KangaE, dan dua tahun kemudian dengan Nita. Akhirnya, pada tahun 1929, kedua kerajaan secara resmi bergabung di bawah kekuasaan Sikka.[27] Untuk alasan ekonomi, jumlah hameente dikurangi menjadi dua belas pada tahun 1932.
Di Flores Timur, sempat ada penentangan ulama saat KangaE didirikan sebagai ranah kerajaan yang berbeda. KangaE dekat dengan Geliting, sebuah pemukiman muslim dari orang-orang Makassar. Rajanya, Nai, dikatakan menjadi muslim pada tahun 1904, dan proses merdeka dimulai dari pesisir Maumere dan dari Sikka. Kota terpenting di wilayah itu dilihat sebagai persetujuan pemerintah dari sebuah gerakan menuju Islam. Namun, pada tahun 1929, raja muslim meninggal dan wilayah tersebut termasuk dalam distrik besar Sikka, yang diperintah oleh orang yang menyatakan diri sebagai Katolik, Don Thomas da Silva.[28]
Wilayah Geliting menjadi pusat propaganda Islam yang terletak di sebelah timur Maumere bagian pantai utara. Pada tahun 1913, sekolah rakyat dibuka di sana, namun kemudian anak-anak muslim dan kafir duduk di bangku yang terpisah. Beberapa murid muslim tidak suka duduk terlalu dekat dengan murid bukan muslim.[29] Raja KangaE dikatakan memeluk agama Islam tahun 1914. Pada tahun 1916, sebuah sekolah rakyat dibuka di KangaE.[30] Karena kurangnya kerjasama dengan penguasa setempat, sekolah tersebut tak mendapat banyak murid. Untuk sekolah berasrama di Lela yang lebih prestisius, juga tidak ada murid yang dikirimkan oleh Raja KangaE, walaupun ia dengan sangat diminta mengirimkan calon-calon murid ke sana.[31]
Finalisasi penggabungan kerajaan secara formal dilakukan melalui SK pemerintah 27 September 1929 No. 48. Wilayah Nita dan KangaE ditambahkan ke wilayah Sikka, sehingga batas-batas wilayah ini bertepatan dengan batas-batas Onderafdeeling Maumere.[32] Penguasa KangaE bukanlah seorang muslim yang taat atau tidak toleran. Dia menyumbangkan 900 gulden untuk pembangunan gereja, dan memerintahkan bawahannya untuk bekerjasama dalam pembangunannya di awal tahun 1920-an. KangaE diintegrasikan ke dalam wilayah Sikka sebagai konsekuensi dari sentralisasi kekuasaan dan keberhasilan Don Thomas dari Sikka, yang saat itu memerintah dari Maumere.[33]
Zelfbestuur Sikka kemudian diundang untuk membuat peraturan yang sangat sederhana tentang pertahanan kota, menurut model yang diajukan kepada Pemerintah melalui surat Residen Timor en Onderhoorigheden tertanggal 3 Oktober 1931 N0.1912/IV/3/A, serta keputusan susunan formasinya.[34] Couvreur mencatat, dalam usulan Lio, Beloe, dan Sikka setelah penyatuan dengan KangaE dan Nita, muncul kebutuhan bantuan untuk zelfbestuur. Tetapi, ia merekomendasikan untuk tidak memulainya di wilayah teritorial pembagian distrik, melainkan menambahkan jabatan seorang deputi ke zelfbestuur tersebut.[35]
[1] Didik Pradjoko, Kerajaan Larantuka dan Politik Kolonial Belanda. Disertasi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI tahun 2015. Tidak diterbitkan
[2] Gouvernements Besluit v 14 Januari 1879 No. 11 dalam Joachim K Metzner, 1982. Agriculture and population pressure in Sikka, Isle of Flores. Canberra: Australia National University, hlm 77. Lihat juga Ind. Stbl. Nomor 21)
[3] Karel Steenbrink, 2003. Dutch Colonial Containment of Islam in Manggarai, West-Flores, in Favour of Catholicism, 1907-1942. This is an open-access article. hlm 106-107
[4] Bataviaasch Nieuwsblad, tanggal 12 September 1907, lembar ke-9 laporan Kapten Marinir A.Tissot van Patot
[5] De Preanger Bode, tanggal 9 April 1910, lembar ke-2
[6] Het Nieuws Van Den Dag, 8 April 1910. Lihat juga Bataviaasch Nieuwsblad, 12 April 1910, hlm 6
[7] De Preanger Bode, 9 April 1910, hlm 2
[8] De Preanger Bode, 11 September 1911, hlm 5
[9] De Preanger Bode, 12 Agustus 1911, lembar ke-1
[10] De Preanger Bode, 11 September 1911, op.cit
[11] De Preanger Bode, 12 Agustus 1911, op.cit. hlm 1
[12] Bataviasch Nieuwsblad, tanggal 16 Januari 1913, hlm 5
[13] Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, tanggal 5 Mei 1914, lembar ke-2
[14] De Preanger Bode, 7 Mei 1914, hlm 3. Lihat juga Nieuws Van Den Dag, Mei 1914
[15] De Telegraaf, 17 Agustus 1914, hlm 3
[16] De Preanger Bode, 12 Juli 1914, hlm 2
[17] Ibid
[18] Besluit No 48, 27 September 1929. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia
[19] A. Couvreur, 1924. Memorie van overgave van de residentie Timor en Onderhoorigheden, in Indonesia: memories 1981 hlm 82
[20] Ibid, hlm 83
[21] I Ketut Ardhana, 2005. Op.cit, hlm 36
[22] Nieuw Vorstenlanden, tanggal 16 November 1923, lembar ke-2
[23] Bataviaasch Nieuwsblad, 14 November 1923, hlm 1. Lihat juga De Nieuw Vorstenlanden, 16 November 1923, hlm 2
[24] Lihat pernyataan Nai Djudje di Maumere tanggal 17 Mei 1928. Besluit No. 48, 27 Januari 1929. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta
[25] Moa Pede Yohanes
[26] Ibid, pernyataan Don Johan da Silva selaku penguasa Nita
[27] Lihat Gouvernements Besluit v.2 September 1929 No. 148
[28] Karel Steenbrink, 2003. Dutch Colonial Containment of Islam in Manggarai, West-Flores, in Favour of Catholicism, 1907-1942. This is an open-access article. Hlm 115
[29]Lean, Sikka 391. Dalam Karel Steenbrink, Orang-orang Katolik di Indonesia: Pertumbuhan yang Spektakuler dari Minoritas yang Percaya Diri 1903-1948, hlm 206
[30] Karel Steenbrink, Orang-orang Katolik di Indonesia: Pertumbuhan yang Spektakuler dari Minoritas yang Percaya Diri 1903-1948, hlm. 207.
[31] ibid
[32] G.A. Bosselaar, Memorie van overgave van de aftreden Ass. Res van Flores, Timor en Onderherigheden, 10 Februari 1932, Hlm135
[33] Karel Steenbrink, Another Race Between Islam and Christianity: The Case of Flores, Southeast Indonesia, 1900-1920. Studia Islamika, Vol. 9, No. 1,2002. Hlm 70
[34] Ibid, hlm 89
[35] A. Couvreur, ‘Memorie van overgave van de residentie Timor en Onderhoorigheden, 1924, Juni, in Indonesia: Memories 1981 hlm 81
Hurri Junisar
*Naskah ini adalah petikan sub bab dari buku “Kerajaan KangaE Dari Masa Klasik Hingga Masa Kontemporer” karya Didik Pradjoko, Imas Emalia, Hurri Junisar, & Tanda Rizky Gani
Maumere: Yayasan Bapa Bangsa
